sulsel.update24jam.id
BATAM, 6 Februari 2025 – Dalam upaya meningkatkan efisiensi layanan keimigrasian, Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran serta mendorong modernisasi pelayanan berbasis digital guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dan wisatawan internasional.
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan bahwa Batam sebagai wilayah perbatasan dengan mobilitas tinggi harus memiliki sistem imigrasi yang responsif, transparan, dan berbasis teknologi.
"Layanan imigrasi harus mengikuti perkembangan zaman. Digitalisasi, integrasi data, serta transparansi adalah kunci utama agar pelayanan semakin cepat dan akurat," ujar Willy.
Optimalisasi PNBP dan Peningkatan Infrastruktur
Dalam laporan yang disampaikan oleh pihak Imigrasi Batam, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor keimigrasian mengalami peningkatan signifikan, mencapai Rp143,19 miliar pada tahun 2024, jauh melampaui target Rp59,35 miliar. Komisi XIII mengapresiasi pencapaian ini, namun juga menekankan pentingnya investasi dalam infrastruktur dan penguatan sistem layanan.
"Peningkatan PNBP harus sejalan dengan perbaikan layanan, baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia, agar masyarakat mendapatkan manfaat yang maksimal," tambah Willy.
Transformasi Digital: Otomatisasi dan Pengawasan Berbasis Teknologi
Komisi XIII mendorong percepatan digitalisasi layanan imigrasi melalui penerapan auto gate di pelabuhan dan bandara, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pemantauan satelit untuk memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA).
Plt. Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan transformasi digital guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan.
"Kami sedang mengembangkan sistem berbasis AI dan satelit untuk memperkuat pengawasan WNA serta mempermudah pelayanan imigrasi secara keseluruhan," jelasnya.
Prioritas pada Kesejahteraan Petugas Imigrasi
Komisi XIII juga menekankan perlunya perhatian lebih terhadap kesejahteraan petugas imigrasi, terutama yang bertugas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Menurut Willy, mereka berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara dan perlu mendapatkan insentif yang layak.
"Petugas imigrasi harus mendapatkan apresiasi yang sepadan dengan tugas berat mereka. Tunjangan dan fasilitas perlu ditingkatkan agar kinerja mereka semakin optimal," ujar Willy.
Sinergi dengan Pengusaha Pelabuhan dan Aparat Keamanan
Untuk meningkatkan efisiensi layanan, Komisi XIII mendorong kerja sama lebih erat antara imigrasi, pengusaha pelabuhan, dan aparat keamanan guna mempercepat proses pemeriksaan serta mencegah penyalahgunaan izin keimigrasian.
"Dengan koordinasi yang baik, kita bisa memastikan bahwa proses imigrasi berjalan lancar dan transparan, tanpa menghambat arus masuk dan keluar orang maupun barang," tambah Saffar.
Menuju Layanan Imigrasi Berstandar Internasional
Kunjungan ini menegaskan komitmen Komisi XIII DPR RI dalam mendorong modernisasi layanan imigrasi di Batam. Dengan penguatan infrastruktur, penerapan teknologi canggih, serta peningkatan kesejahteraan petugas, diharapkan Imigrasi Batam dapat menjadi contoh nasional dalam penyelenggaraan layanan keimigrasian yang profesional, efisien, dan berstandar internasional. (Nursalim Turatea).
Social Header