SULSEL.UPDATE24JAM.ID, MAKASSAR - Gubernur LIRA Sulsel, Andi Irwan Paturusi, kembali bersuara soal berbagai polemik di PDAM Makassar. Selain meminta Kejati Sulsel untuk mengusut tuntas berbagai isu dugaan penyimpangan di PDAM Makassar, Andi Irwan Paturusi juga memberikan klarifikasi sejumlah informasi yang dikaitkan dengan dirinya.
Pertama, Andi Irwan Paturusi memberikan klarifikasi soal keberadaan mobil sedan berplat DD 10 AC yang saat ini dimilikinya.
Menurut dia, mobil DD 10 AC tersebut awalnya merupakan mobil dinasnya Hamzah Ahmad saat menjabat Dirut PDAM Makassar tahun 2020.
Kemudian saat Hamzah Ahmad diganti oleh Beni Iskandar sebagai Dirut PDAM Makassar, Hamzah Ahmad diberikan mobil tersebut, tapi Hamzah Ahmad tidak mau. Dia justru meminta kembali uang panjarnya saja sebesar Rp100 juta lebih dikembalikan.
Selain itu, Beni Iskandar sendiri sebagai Dirut PDAM Makassar tidak mau memakainya. Mobil itu lalu ditawarkan pula ke Asdar Ali sebagai Direktur Umum, tapi dia juga tidak mau. Ditawarkan pula ke Arifuddin Hamarung sebagai Direktur Teknik, ditolak juga. Begitu pula Prof Ilmar Aminuddin sebagai Dewan Pengawas tidak mau.
"Sementara Hamzah Ahmad terus mendesak uangnya dikembalikan. Sayapun dipanggillah untuk mengembalikan uangnya Hamzah Ahmad dengan perjanjian, setelah selesai perjanjian kontrak PDAM Makassar baru diberikan kepada saya itu mobil," jelas Irwan sambil menambahkan bahwa PDAM Makassar melakukan sewa beli dengan pihak ketiga mobil tersebut.
Jadi, lanjut dia, setelah habis masa kontrak tahun 2024, kemudian ditambah dua bulan karena ada denda, baru bisa dimiliki oleh dirinya mobil beserta BPKB nya. "Tidak ada fasilitas mobil untuk saya. Saya beli dan menolong PDAM Makassar untuk mengembalikan uangnya Hamzah Ahmad saat itu yang sangat mendesak meminta," katanya.
Selanjutnya, menurut dia, setelah lima direksi di era Beni Iskandar masuk semua, barulah mobil ini digunakan oleh Dirum PDAM Makassar, Indira Mulyasari, sambil menunggu mobil dinas Dirum. Setelah mobil dinas Dirum ada, kemudian mobil itu digunakan oleh istrinya Dirut. Usai itu baru dirinya bisa ambil mobil tersebut.
"Mobil tersebut dikeluarkan bersama belasan mobil lainnya untuk Kabag dan Kawil yang bermasalah hingga saat ini dan belum ada jalan keluarnya.
Terkait posisinya sebagai konsultan di PDAM Makassar, jelasnya, sejak awal dirinya sudah menolak. Sebab, sebagai LSM, dirinya tidak nyaman dimasukkan dalam struktur PDAM karena tidak bebas berbicara. "Tapi saya tetap diminta untuk kebutuhan organisasi PDAM Makassar, saya pun menerima. Saya tidak memburu gaji di PDAM Makassar. Gaji yang saya terima di sana, tidak ada artinya buat saya," katanya.
Soal memasukkan pegawai, menurut dia, hampir seluruh pejabat yang di PDAM Makassar, memiliki anggota keluarga di PDAM Makassar. "Apakah Adiarsa juga tidak memiliki keluarga di PDAM Makassar? Sebaiknya koreksi diri," katanya.
Untuk masalah proyek, jelasnya, apa ada yang bermasalah. "Kemudian tolong ditelusuri, jangan sampai ada yang gunakan nama saya untuk proyek di PDAM Makassar," katanya.
Ditambahkan Irwan, apa yang disampaikannya itu hanya mengutip apa yang dibeberkan oleh eks Dirut PDAM Makassar, Beni Iskandar, saat memberikan keterangan pers. "LIRA tidak memihak kepada siapapun, baik Hamzah Ahmad maupun Beni Iskandar, tapi meminta Kejati untuk memeriksa anggaran 2019-2025 dan adil dalam mengusut kalau memang ada persoalan," katanya. (*)
Social Header