SULSEL.UPDATE24JAM.ID, MAKASSAR --Dewan Rakyat Anti Korupsi (Derak) Sulawesi Selatan mendukung imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian terkait anggaran pokok pikiran (pokir) anggota DPRD di sejumlah daerah yang bermasalah hukum. Mendagri menyebut banyak anggota DPRD di sejumlah daerah dipenjara karena terlibat korupsi dana pokir.
Ketua Derak Sulsel, Mochtar Djuma mengatakan memperjuangkan aspirasi konstituen dan rakyat yang diwakilinya memang menjadi salah satu tugas anggota legislatif. Hanya saja, kata dia, aspirasi dan kebutuhan konstituen itu tidak harus melalui anggaran pokok pikiran (pokir).
Advokat senior di Makassar itu menambahkan banyak anggota DPRD di Makassar yang sering memainkan anggaran pokir untuk memenuhi janji-janji kepada konstituennya. Sayangnya pengelolaan dana pokir itu sering menimbulkan persoalan karena lemahnya pengawasan dan pertanggungjawaban yang tidak memadai.
"Kami mengingatkan teman-teman legislator di Makassar agar hati-hati mengelola dana pokir. Ini rawan bermasalah hukum," tegas mantan anggota DPRD Kota Makassar itu.
Mantan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar itu mengakui di masa kepengurusannya di KONI, ada beberapa anggota DPRD Makassar yang memainkan dana pokir dan menitipnya di sejumlah SKPD. Tidak terkecuali di KONI Kota Makassar.
Agar lebih aman, Mochtar menyarankan agar keluhan dan aspirasi konstituen itu diajukan ke eksekutif. Menurut dia, eksekutif memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat.
"Di sejumlah daerah banyak dana pokir anggota DPRD yang terlibat masuk persidangan tipikor. Bahkan anggota dewannya dipenjara. Bukan tidak mungkin hal serupa juga akan terjadi di Makassar," katanya lagi.(*)
Social Header