SULSEL.UPDATE24JAM.ID, PAREPARE- Perjuangan warga Soreang, Kota Parepare , Provinsi Sulawesi Selatan, untuk menolak pembangunan sekolah swasta yang diduga memiliki misi tertentu tidak mengenal lelah. Menilai lokasi atau lingkungan pembangunan sekolah tersebut tidak boleh dilanjutkan karena seluruh warganya beragama Islam.
Yayasan Gamaliel sebagai penanggung jawab pembangunan sekolah tersebut diduga melakukan manipulasi data persetujuan warga, berikut persyaratan analisa dampak lalu lintas dari Kementerian Perhubungan Dirjen Lalu Lintas tidak dipatuhi.
"Kami duga terjadi dugaan perbuatan melawan hukum yang penting dibuktikan dalam proses hukum. Tidak ada pilihan lain bagi warga dengan sadar harus konsolidasi untuk menyiapkan gugatan kepada pihak terkait sebagai bentuk gerakan moral, menegakan etika sosial untuk membuktikan siapa yang sesungguhnya intoleran. Jangan selalu putar balik fakta," ujar kuasa hukum warga Soreang, Dr H Sulthani SH MH.
Hal itu disampaikan oleh Sulthani usai melakukan konsolidasi bersama sejumlah warga Soreang di Kota Parepare, Senin, 21 Juli 2025.
Selain itu, menurut Sulthani, proses penerbitan PBG, analisa dampak lingkungan, analisa dampak lalu lintas diduga tidak didasarkan persetujuan warga. Demikian pula rekomendasi DPRD Kota Parepare tidak dilaksanakan dengan baik. "Klien kami memandang perlu menguji dokumen pembangunan sekolah swasta tersebut melalui proses hukum," katanya. (*)
Social Header