SULSEL.UPDATE24JAM.ID, MAKASSAR -Bagi orang yang mengenal Abraham Samad tentu tidak kaget melihat komitmen dan idealismenya tetap konsisten hendak mewujudkan agenda reformasi 98, karena beliau adalah salah seorang yang bergerak dengan barisan advokat pejuang reformasi 98 di Makassar menyuarakan dengan lantang "tumbangkan orde baru".
Saya yakin pak Abraham Samad tidak membenci Jokowi, yang beliau benci adalah indikasi kerusakan sistem demokrasi akibat tata kelola pemerintah era Jokowi yang diduga banyak merusak sistem ketatanegaraan termasuk dugaan Presiden yang terpilih dugaan menggunakan ijazah palsu, dan tentu saja secara normatif harus dibuktikan keasliannya. Karena salah satu syarat calon Presiden adalah berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat yang tentu harus dibuktikan ijazah asli. Tetapi yang jadi polemik karena Jokowi diduga mengaku sarjana kehutanan ijazah S1 tersebut menjadi polemik karena diduga tidak melalui mekanisme dan administrasi perkuliahan yang benar.
Oleh karena itu ijazah Jokowi yang dijadikan dasar melaporkan Abraham Samad harus terlebih dahulu dibuktikan keasliannya, agar secara normatif Jokowi memiliki legal standing terhadap laporannya. Sementara jika pelapor adalah pihak lain, tentu secara normatif harus membuktikan adanya surat kuasa dari Jokowi untuk membuktikan dual process justice, dan proses hukum pidana tidak dijadikan alat untuk mengkriminalisasi seseorang, apalagi terhadap negara Indonesia yang menjamin kebebasan berpendapat sesuai ketentuan UUD 1945 dan UU Hak asasi manusia, karenanya tentu menurut hukum tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan Abraham Samad.(*)
Social Header